TERNATE – Bea Cukai Ternate, Maluku Utara, kembali memusnahkan 631.320 batang rokok ilegal dan 25,6 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal hasil penindakan tahun 2025.

Pemusnahan dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Estty Purwadiani Hidayatie, Senin (28/07/26) di Ternate. Kegiatan tersebut juga dihadiri Aparat Penegak Hukum, instansi Kementerian Keuangan, pemerintah daerah.

Estty menegaskan peredaran barang kena cukai ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Bea Cukai berkomitmen penuh menjaga hak-hak keuangan negara sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang legal dan fair. Tanpa adanya keadilan dalam berusaha, industri yang legal dan keuangan negara akan tergerus oleh maraknya peredaran barang-barang ilegal,” ujarnya.

Barang yang dimusnahkan memiliki perkiraan nilai sebesar Rp1.182.607.000. Dari pemusnahan ini, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian sebesar Rp697.863.490.

Estty menyebut kegiatan pemusnahan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas tugas Bea Cukai. “Ini adalah bukti pertanggungjawaban kami kepada publik bahwa setiap pelanggaran hukum di bidang kepabeanan dan cukai akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Komitmen pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal terus diperkuat. Hingga akhir Juni 2026, Bea Cukai Malut telah melakukan 56 kali penindakan. Dari operasi tersebut diamankan sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal dan 25,3 liter MMEA ilegal.

Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Di akhir sambutan, Estty mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi memberantas peredaran BKC ilegal.

“Pemberantasan barang kena cukai ilegal membutuhkan kerja sama kolektif yang berkesinambungan. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi sehingga Malut dapat terwujud sebagai wilayah yang bersih dari barang ilegal, aman, dan sejahtera,” pintanya.

Bea Cukai berharap melalui kegiatan ini kesadaran masyarakat terhadap bahaya BKC ilegal meningkat, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan optimalisasi penerimaan negara untuk pembangunan nasional.(red)