JAILOLO – Hingga memasuki tahun 2024 ini, beban hutang Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sudah capai ratusan miliar. Hutang tersebut merupakan akumulasi dari bawaan pemerintahan sebelumnya maupun pemerintah saat ini.

Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat  Riswan H Kadam menyebutkan, utang pemerintahan sebelumnya (Danny Missi-Zakir Mando) sebesar Rp 139 miliar, ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pada tahun 2021  pada periode terakhir pemerintahan   kala itu.

“Pada tahun 2022 telah dibayar sebesar Rp 14 miliar, sehingga sisanya adalah Rp 124 miliar terbawa pada tahun anggaran berikutnya,” kata Riswan, Minggu (28/1/2024) akhir pekan kemarin.

Riswan mengungkap dari LHP BPK tahun 2022 total utang daerah tembus Rp 329 miliar.  Nilai tersebut sudah termasuk utang jangka pendek sebesar Rp 124 miliar dan jangka panjang, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) sebesar Rp 205 miliar.  “Kalau ditotal jadi Rp 329 miliar,” sebutnya

Meski begitu, lanjut Riswan, harus diingat bahwa utang sebesar Rp 329 miliar ini belum termasuk pembayaran beban bunga pinjaman PEN kurang lebih Rp 9 miliar setiap tahun sampai pada tahun 2029 dan utang lainnya pada tahun anggaran 2023.