Terlebih lagi, lanjutnya, terdapat kasus yang hampir terkesan mubazir di meja penyidik Kejati Malut sehingga diharapkan kepada Kepala Kejati yang baru ini setelah di Malut dapat menunjukkan tajinya untuk memberantas pelaku korupsi.

“Ada juga yang hingga saat ini belum dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan. Itu terkait dengan kasus yang menyeret mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus,” pungkasnya.

Berikut Daftar Kasus Dugaan Korupsi Yang Masuk ke Kejaksaan Tinggi Malut;

1. Kasus dugaan korupsi anggaran belanja tahun 2023 dan 2024 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Morotai senilai Rp19,8 miliar.

2. Kasus dugaan korupsi anggaran insentif pemuka agama yang melekat di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tidore Kepulauan tahun 2023 senilai Rp4,8 miliar.

3. Kasus dugaan korupsi anggaran dana hibah Universitas Nurul Hasan (Unsan) Bacan, Halmahera Selatan senilai Rp8,4 miliar.

4. Kasus dugaan korupsi berdasarkan temuan LHP tahun 2024 oleh BPK adanya aliran dana di tiga OPD Pemprov Malut senilai Rp5,2 miliar.

5. Kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Halmahera Selatan senilai Rp117 miliar.

6. Kasus dugaan korupsi pasar murah tahun 2021-2023 yang melekat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Malut senilai Rp 7 miliar.

7. Kasus dugaan korupsi mangkraknya pembangunan RS Pratama di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp42,9 miliar.

8. Kasus pembelian bekas Rumah Dinas atau (Rumdin) Gubernur Malut di Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate senilai Rp2,8 miliar.