Pihaknya kata dia, akan memanggil para Kades untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Dalam waktu dekat kami Komisi I akan berkoordinasi dengan pihak kejari, Kejati dan kami akan memanggil kepala desa untuk melakukan rapat dengar pendapat,” akunya.

Sekedar diketahui, sebagian Kades di Kabupaten Halbar mengaku kegiatan Bimtek oleh TP PKK di Jakarta pekan lalu dibiayai melalui DD tahun anggaran 2023.

Kegiatan ini diduga instruksi dari ketua TP PKK ke pihak Kecamatan, kemudian pihak kecamatan menindaklanjuti ke masing-masing kepala desa. 

Pewarta : Faisal Noho
Editor : Erwin Egga