Bagi Amir, jika Desa yang belum memasukan rekomendasi dari DPMD ke BPKAD, maka pihaknya tidak bisa melakukan proses pencairan, sebab mekanisme pencairan ADD untuk Desa, itu harus adanya rekomendasi dari DPMD.

Sekedar diketahui, akibat keterlambatan dalam melakukan pencairan ADD, puluhan Desa di Kota Tidore Kepulauan merasa kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Hal ini diakui salah satu Kepala Desa di daratan Oba yang enggan namanya disebutkan. Ia mengaku, akibat ADD yang belum dicairkan, gaji perangkat desa, imam/syara dan lainnya belum terbayarkan. Sehingga, hal itu juga berdampak pada aktivitas dan pelayanan Pemerintahan desa. “Kami pusing, sudah dekat lebaran tapi gaji para perangkat desa, imam, syara, pendeta, RW dan RT belum diberikan karena ADD belum cair,” tuturnya. (ute)