“Kualitas kemasan juga diperkuat guna memastikan keamanan pangan selama proses pengiriman dan penyimpanan. Komposisi menu dievaluasi juga agar tetap memenuhi standar gizi nasional,” katanya.

BPKN mengungkapkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan tata kelola anggarannya.

“Program MBG harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Hak konsumen atas informasi yang jelas, keamanan produk, serta kualitas makanan harus dijaga,” imbuh Mufti.

BPKN juga mendorong BGN untuk terus melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sekolah, dan lembaga pengawas, dalam proses evaluasi dan perbaikan program.

“Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan Program MBG tidak hanya berjalan secara administratif dan, tapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, jadi diperlukan lembaga pengawas BGN atau semacam dewan pengawas,” ucap Mufti.