SOFIFI –  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara (Malut) melakukan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh Pemprov Malut untuk tahun 2023.

Rapat evaluasi BPKP dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula lantai empat kantor gubernur. “Jadi rapat hari ini (kemarin) terkait dengan evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemprov Malut tahun 2023,” kata kepala BPKP Edy Suharto, Selasa (21/2/2023).

Menurut Edy, Saat ini BPKP juga masih melengkapi berkas kerja karena sebagian dokumen baru kami terima beberapa hari yang lalu. “Dokumen tersebut kami olah dulu sehingga kami bisa petakan apakah perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perencanaan RPJMD Pemprov tercapai atau tidak,” jelasnya. 

Edy juga mengaku, evaluasi yang dilakukan oleh BPKP untuk Pemprov Maluku Utara sudah tahun ketiga, jadi semua yang sudah terjabar dalam RAPD dan yang sudah disahkan dalam APBD itu yang kita evaluasi. 

“Agar yang tidak sesuai kita luruskan, dan kenapa kita lakukan evaluasi di awal tahun ya supaya tujuan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik,” ungkap Edy. 

Edy mengaku tahun sebelumnya hasil evaluasi ada yang tidak sinkron, dan tidak sesuai dengan program, sehingga kita rekomendasikan agar bisa sesuai program dan itu terlaksana. “Misalnya tidak ada Analis Rangka Belanja (ARB) dan sudah diperbaiki, sehingga Pemprov mendapat penghargaan dari Bappenas,” ucapnya.(ril)