“Visi ini diterjemahkan menjadi penguatan pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan NKRI, pembangunan sistem pengawasan dan penegakan hukum lintas batas yang kokoh,” jelasnya.

“Peningkatan kapasitas kawasan melalui tata ruang, pengembangan potensi unggulan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta perbaikan tata kelola kelembagaan agar pengelolaan perbatasan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi lintas sektor,” lanjut Tito.

Tito juga menegaskan pentingnya menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, bukan lagi wilayah tertinggal.

“Melalui Rakorendal 2025, BNPP berharap rumusan kebijakan dan arah pembangunan yang lahir dari forum ini menjadi landasan kuat untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di beranda depan NKRI,” tutupnya. (udy)