Muhammad Sinen menjelaskan, dirinya ditunjuk oleh Pengurus Pusat PORDI sebagai Ketua Pengprov PORDI Malut pada Desember 2025. Memasuki Juni 2026, masa jabatan seluruh pengurus daerah (Pengda) PORDI tingkat kabupaten/kota se-Maluku Utara resmi berakhir.
Atas dasar itu, Pengprov PORDI Malut menerbitkan SK Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PORDI Kota Ternate kepada Ridwan Ali untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) guna memilih ketua definitif baru.
“Namun sebelum Musda digelar, tiba-tiba ada pihak yang mengatasnamakan PORDI Ternate mengeluarkan rekomendasi turnamen. Ini jelas melanggar aturan organisasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pengprov PORDI Malut tidak pernah menerbitkan SK atas nama Bahri H Awal.
“Musda saja belum digelar, bagaimana bisa mengklaim diri sebagai sekretaris? SK dari provinsi atas nama dia tidak ada, tetapi berani mengeluarkan rekomendasi dan menggelar acara,” lanjutnya.
Sementara itu, Bahri yang dikonfirmasi di lokasi acara enggan memberikan penjelasan terkait legalitas dan surat rekomendasi turnamen tersebut.
“Maaf, saya sibuk melayani peserta domino,” ujar Bahri singkatnya.(*)