DARUBA – Pj Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, angkat bicara terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) milik Dinas Pariwisata (Dispar) Pulau Morotai yang terjun bebas di tahun 2023 mendatang.

Perlu diketahui, di tahun 2023 mendatang Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI hanya mengalokasikan DAK untuk Dispar Pulau Morotai sebesar Rp 6 miliar. 

Padahal, tahun ini DAK Dispar masih di angka Rp 19 Miliar. Bahkan di tahun 2021 kemarin, DAK Dispar tembus di angka Rp 36 miliar.

Turunnya DAK Dispar di tahun 2023 mendatang, bagi Umar, ada hal yang perlu untuk dikoreksi dari administrasi dinas yang dipimpin oleh Kalbi Rasyid itu.

“Lebih tahu teknisnya mungkin ada di mereka (Dispar), sudah tanya ke mereka, apa jawaban mereka ?. Mungkin pada saat pengusulan ada dokumen apa yang kurang, mungkin masterplan contoh, apalagi perencanaan, itu-itu yang mungkin tidak dipenuhi. Kalau syarat-syarat itu dipenuhi pastilah diakomodir. Pasti ada masalah administrasi,” kata Umar saat ditemui Fajar Malut di ruang kerjanya baru baru ini.

Diakui Umar, pengurangan DAK memang terjadi secara nasional di seluruh Kementerian. Tapi jika administrasinya baik, maka tidak akan turun sebesar itu.

“Secara nasional memang iya ada pengurangan, hampir semua kementrian turun, tapi kan paling tidak, kalau alasan kenapa turunkan, mulai dari tahapan sudah pakai sistem aplikasi semua, mungkin teman-teman pariwisata sudah berusaha untuk penuhi syarat-syarat, tapi mungkin ada yang kurang,” katanya.

Namun, kata Umar, turunnya DAK Dispar tidak akan mengurangi niat baik Pemkab Pulau Morotai untuk terus mendongkrak Pariwisata Morotai.

“Kita tetap berusaha pakai pola yang lain, paling tidak ada pendanaan-pendanaan yang lain, atau ada pihak ketiga kita undang. Kan di Kementerian Desa juga bisa, karena ada program desa wisata di situ,” tuntasnya. (fay)