JAILOLO – Dalam rangka mempercepat pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) menggelar dialog publik dengan tema “Kolaborasi Strategi percepatan pembangunan daerah” yang menghadirkan tiga pimpinan daerah diantaranya Walikota Ternate, Walikota Tidore dan Bupati Kepulauan Morotai berlangsung di aula Bidadari.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Halbar James Uang dengan rangkaian kegiatan pemberian cenderamata kepada Dua walikota dan Bupati Morotai Kamis (24/6/21).

Dalam sambutan bupati James Uang mengatakan, dialog publik yang dilakukan adalah hasil kajian cara pandang Pemerintah daerah wilayah setempat untuk mengukur kapasitas dan kemampuan bagi pelaku yang bakal dihadirkan dalam dialog publik tersebut.

“Dari Awal saya bersama Pak Wakil dan Pak Sekda dan Kepala Bappeda berdialog waktu merumuskan dokumen RPJMD kami berempat diskusi bagaimana untuk melakukan dialog publik dengan orang-orang yang kita pandang perlu, akhirnya kesempatan itu diambil dialog publik dilakukan dan kemudian kami bersepakat siapa orang-orang yang kita undang dalam dialog publik,” kata James.

Dirinya juga menjelaskan, di kepemimpinan walikota dua periode itu, merupakan sejuta pengalaman dalam melakukan progres pembangunan daerah, birokrasi dan pemerintahan yang sejahtera di Kota Tikep. “Walikota Tidore merupakan walikota yang masuk pada periode kedua pasti memiliki sejumlah pengalaman dalam membangun birokrasi dan pemerintahan dalam kebijakan kemakmuran Kota Tidore,” terangnya.

Selain itu, cara pandang pengembangan karir walikota Ternate, memiliki kemampuan dan pengalaman dunia politik serta pemahaman luas tentang birokrasi di wilayah Kota Ternate. “Yang kedua walikota Tidore walaupun sama-sama dengan saya pada periode ini, beliau memiliki karir baik, birokrasi dan politik yang luar biasa sehingga jadi walikota periode kedua.” cetusnya.

Sementara Bupati Morotai memiliki kesan tersendiri karena ketika Pemkab Halbar melakukan studi Kompromatif, terdapat berbagai pengalaman dan pelajaran positif untuk melakukan perubahan kabupaten Halbar. “Kemudian Bupati Pulau Morotai, setelah kami lantik kami pernah melakukan studi dan bagi kami ada hal positif yang harus kita bagi untuk kontribusi percepatan pembangunan di Halbar,” ungkap James.

Dari berbagai pandangan, dialog publik digelar untuk menghimpun sejumlah referensi dalam mengembangkan Kabupaten Induk yang modern di Provinsi Malut kedepan. “Atas dasar itulah, melalui dialog publik kita dapat referensi dan masukan karena Halbar adalah Kabupaten induk, yang memekar kabupaten/kota di Malut,” tandasnya. (ais/pn)