TERNATE — Dinas Kesehatan Kota Ternate memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan dan pelayanan obat publik serta perbekalan kesehatan untuk memastikan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) di fasilitas pelayanan kesehatan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan obat publik serta perbekalan kesehatan yang dihadiri 18 Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus pembahasan perencanaan kebutuhan obat untuk menghadapi tahun 2027 melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang lebih efektif, efisien dan sesuai kebutuhan pelayanan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, dr. Fathiyah, M.Kes, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa perencanaan obat harus dilakukan secara matang dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau kita berbicara RKO ke depan, kita harus memastikan terlebih dahulu seluruh aspek pendukungnya. Salah satunya adalah kondisi bangunan Instalasi Farmasi Kota Ternate,” ujar Fathiyah.
Menurutnya, meskipun kebutuhan formasi SDM di IFK sudah tercukupi, kondisi fisik bangunan masih membutuhkan perhatian dan renovasi pada sejumlah ruangan. Kondisi sarana dan prasarana tersebut sangat berpengaruh terhadap pengelolaan logistik kefarmasian, termasuk pemeliharaan mutu dan kualitas obat.
“Standar pengelolaan kefarmasian mengharuskan kondisi fisik bangunan mendukung penyimpanan dan pemeliharaan logistik. Ini bukan sekadar persoalan bangunan, tetapi berkaitan langsung dengan mutu dan kualitas obat yang kita distribusikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pemenuhan kebutuhan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Di antaranya kekosongan obat, ketepatan waktu pemenuhan, ketidaksesuaian antara obat yang diminta dengan yang diterima, masa kedaluwarsa obat yang relatif pendek hingga kekosongan BMHP.
Padahal, forum perencanaan kebutuhan telah dilakukan secara berkala. Karena itu, Dinkes Ternate mendorong agar proses perencanaan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelayanan di setiap fasilitas kesehatan.
“Pertanyaannya adalah sejauh mana perencanaan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan mampu memenuhi kebutuhan program. Hari ini kita duduk bersama untuk membicarakan semua persoalan tersebut dan mencari solusi yang lebih efektif,” kata Fathiyah.
Pembahasan juga mencakup tantangan pembiayaan. Keterbatasan fiskal daerah, khususnya kemampuan DAU dalam mendukung seluruh kebutuhan, membuat fasilitas kesehatan perlu mengoptimalkan sumber pembiayaan yang tersedia, termasuk dana kapitasi pada puskesmas dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Untuk memperkuat pembahasan, kegiatan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, yakni Qisthio Wibiseno, Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Natasya Cendikia Moeksa Devi, Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Farmasi & Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
Kehadiran narasumber dari Kementerian Kesehatan diharapkan dapat memberikan penguatan terkait strategi perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan anggaran obat secara efektif dan efisien di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Fathiyah juga mengingatkan, kebutuhan obat tidak hanya berasal dari pelayanan rutin puskesmas. IFK masih menerima permintaan obat untuk mendukung kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan organisasi kemasyarakatan maupun instansi lainnya. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan dalam perencanaan agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pelayanan rutin.
Di sisi lain, Dinkes Ternate saat ini juga masih berjuang mencapai target kinerja program prioritas nasional, khususnya Cek Kesehatan Gratis (CKG). Karena itu, koordinasi antara IFK, puskesmas dan pengelola program harus diperkuat, termasuk tahapan pengusulan dan pemenuhan kebutuhan obat sejak awal pelaksanaan kegiatan.
“Untuk mendukung program prioritas, termasuk CKG, koordinasi harus dibangun dengan baik. Ada tahapan yang harus dilakukan, termasuk bagaimana IFK mendapatkan informasi dan menginisiasi kebutuhan obat sejak awal,” tegasnya.
Kepala puskesmas juga diminta melakukan penertiban terhadap praktik tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan maupun etika profesi. Sementara itu, obat-obatan program tetap diarahkan melalui mekanisme distribusi IFK sehingga pengelolaan dan pencatatannya dapat dilakukan secara tertib dan terintegrasi.
Dalam konteks pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Fathiyah meminta agar kebutuhan dan agenda BLUD turut diperhitungkan dalam perencanaan obat serta tata kelola kefarmasian di puskesmas.
“Dengan sistem pelayanan yang semakin dinamis, kita harus optimistis bahwa seluruh proses ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai arah kebijakan. Kuncinya adalah komunikasi, koordinasi dan perencanaan yang kuat,” ujarnya.
Dukungan lintas sektor juga dinilai penting, khususnya dari Bappelitbangda Kota Ternate, termasuk dalam mendukung perencanaan pengadaan obat untuk program ATM (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria).
Melalui forum tersebut, Dinas Kesehatan Kota Ternate berharap penyusunan RKO 2027 tidak hanya menghasilkan angka kebutuhan obat, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan ketersediaan obat, mencegah kekosongan, meningkatkan efisiensi anggaran serta menjaga mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Komitmen bersama pun diarahkan pada satu tujuan RKO 2027 yang lebih tepat, pengelolaan yang lebih efektif dan pelayanan kesehatan tanpa kekosongan obat.*