Hal tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri sebagaimana penjelasan Pasal 17 Perkap No. 6 Tahun 2019 jo 26 angka 2 jo Pasal 33 jo Pasal 143 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Saat surat panggilan saksi diterbitkan pada 12 Agustus 2026 seharusnya setelah proses penyidikan dimulai dalam jangka waktu 7 hari sudah harus diberikan SPDP kepada klien kami sebagai terlapor,” ungkapnya.

Namun faktanya, kliennya tidak menerima SPDP tersebut dan baru menerima SPDP pada 4 September 2026 melalui sopir mobil lintas Halmahera. SPDP itu hanya ditujukan kepada Kepala Kejati Malut bukan kepada klien mereka.

“Saat klien kami diperiksa sejak pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam tidak diberikan makan, itu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara dan melanggar hak asasi klien kami karena telah merendahkan harkat dan martabat klien kami,” sesalnya.

Padahal, semua telah diatur dalam jo Pasal 143 KUHAP Tentang Hak Saksi, bahkan kliennya juga tidak dipertemukan dengan pelapor walaupun kliennya sudah berusaha menyampaikan kepada penyidik agar dipertemukan karena dalam perkara ini kliennya juga dikorbankan.(cr-02)