TERNATE – Penerbitan izin operasi pembangkit tenaga listrik di PT Jiu Long Metal Industri di wilayah izin usaha pertambangan PT.IWIP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara (Malut), dinilai cacat prosedur tanpa kajian teknis.
Pemerhati Kelistrikan Malut, M. Apriyadi mengatakan, telah diterbitkannya izin usaha penyediaan tenaga listrik sendiri (IUPTLS) melalui keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Malut, Bambang Hermawan dengan Nomor : 502/12/DPMPTSP/IOPTL/2020, ini dikeluarkan tanggal 26 November 2020 tentang izin operasi pembangkit tenaga listrik ke PT Jou Long Metal Industri adalah cacat prosedur.
Lanjut Apriyadi, pembangkit tenaga listrik jenis tenaga Uap yang berbahan bakar batubara berkapasitas 3×380 MW yang dilengkapi dengan peralatan utama Boiler 3 unit, Turbin 3 unit, Generator 3 unit dan peralatan pendukung itu, diduga telah beroperasi tanpa kajian teknis dan tidak dilengkapi dengan dokumen sertifikat Layak Operasi (SLO).
“Pembangkit tenaga listrik jenis tenaga diesel 12 unit yang berbahan bakar solar diduga telah beroperasi tanpa memiliki kajian teknis dan tidak dilengkapi dengan dokumen SLO,” kata Apriyadi kepada wartawan, Minggu (06/03/2022).
Dia menambahkan, izin yang dikeluarkan tanpa proses administrasi ini, makanya tim teknis dari Bidang Ketenagalistrikan Dinas DPMPTSP Malut tidak menerima dokumen permohonan. Sehingga tidak melakukan tahapan pemeriksaan dan verifikasi teknis pada dokumen permohonan tersebut.
“Karena dokumen permohonan tidak dilakukan pemeriksaan dan verifikasi teknis, maka tim teknis tidak membuat pertimbangan teknis sebagai dasar penerbitan IUPTLS. Jadi izin tersebut cacat prosedur dan tidak berlaku, maka apabila telah dilakukan uji Laik operasi pembangkit tenaga listrik, pastinya SLO tidak berlaku,” ungkap Apriyadi.
Dengan adanya pekerjaan seperti ini, Apriyadi menyampaikan, maka telah melanggar Pasal 8 sehingga dikenakan Pasal 103 dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor 11 tahun 2021 tentang pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.
“Izin di sektor listrik adalah perizinan dengan kategori tingkat beresiko tinggi, maka wajib dilakukan proses tahapan pemeriksaan dan verifikasi teknis di lapangan untuk hindari kesalahan teknis yang tidak kita inginkan bersama. Izin dari DPMPTSP Malut ini harus dicabut dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Terpisah Kepala Dinas DPMPTSP Malut, Bambang Hermawan saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, pihaknya mengeluarkan izin sudah sesuai dengan kajian teknis dan dokumen Sertifikat Layak Operasi (SLO) serta izin pengujian layak fungsi.
“Tidak mungkin kita keluarkan izin tidak melalui kajian teknis dan dilengkapi dengan dokumen serta izin pengujian layak fungsi,” katanya.(nai)