• Dampak Dari Sejumlah Program Dianggap Tidak Maksimal

TERNATE – Sejumlah program Pemkot Ternate selama tahun 2022 terutama kegiatan Infrastruktur dan Kesra bakal dievaluasi Komisi III DPRD Kota Ternate, langkah ini dilakukan karena Komisi III DPRD Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara menilai masih banyak kegiatan yang belum maksimal dilaksanakan pada 2022.

“Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan fisik di tahun 2022, agar tidak terulang di tahun 2023,” demikian dikatakan, anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Junaidi A. Bahrudin, pada Minggu (1/1/2023).

Junaidi menyebutkan, pada tahun 2023 ini Wali Kota Ternate harus memerintah pimpinan OPD teknis untuk mengirim orang-orang untuk ditempatkan di Pokja dalam rangka percepat kegiatan fisik yang harus ditender, agar nanti tidak menghambat  pekerjaan fisik dilapangan.

“Kekurangan sumber daya di ULP membawa dampak keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2022, dan hal ini berakibat pada keterlambatan dana transfer ke daerah sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan fisik,” sebutnya.

Menurut Junaidi, sejak awal 2022 lalu Komisi III sudah menjelaskan ke pemerintah. Berkaitan dengan kekurangan sumber daya di Bagian Pengadan Barang dan Jasa atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kota Ternate yang menyebabkan proses tender terlambat.

“ULP sudah meminta bantuan OPD- OPD teknis terkait, untuk mengirim staf untuk ditempatkan di Pokja, tapi sampai bulan Oktober tidak ada penambahan tenaga dari OPD-OPD teknis di ULP, sehingga terlambat lelang,” bebernya.

Agar hal ini tidak terulang kata dia, Komisi III akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tahun 2022, sehingga hal itu tidak terulang di tahun 2023. Bahkan ini sudah disampaikan ke Pemkot Ternate melalui Dinas agar di tahun 2023 nanti diperkuat.

“Pemerintah harus melakukan penguatan pada ULP, sehingga problem tahun 2022 tidak terulang lagi di tahun 2023,” jelasnya.

Pihaknya juga menurut Junaidi, akan mengevaluasi pogram di bidang pendidikan, sebab kata politisi Demokrat ini, kualitas mutu pendidikan yang menurun di Kota Ternate menjadi perhatian komisi III. Bahkan telah meminta Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi itu lanjut dia, terkait pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan maupun terhadap sumber daya tenaga kependidikan, sehingga Kota Ternate bisa merebut kembali posisi nomor satu untuk kualitas mutu pendidikan di Maluku Utara.

“Kita punya banyak faktor yang menunjang sebenarnya, kenapa kualitas menurun. Saya kira jawaban nya sudah dijelaskan pemerintah, sehingga itu menjadi catatan tersendiri komisi III. Tahun depan harus ada perbaikan,” harapnya.

Sementara program di bidang kesehatan, kata Junaidi banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan menjadi penting untuk diperbaiki di tahun 2023.

“Memang tata kelola birokrasi untuk bagaimana melakukan pelayanan secara maksimal itu juga penting yang harus menjadi perhatian Wali Kota Ternate  kedepan,” ungkapnya.

Terpisah Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate Jamian Koleng Susu menyoroti keretakan hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, termasuk pelayanan air bersih dan penanganan sampah di Kota ini.

“Ini adalah satu penilaian tersendiri bagi politisi maupun tokoh lainya. Yang jelas tidak ada harmonisasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Harus segera dibenahi,” katanya. Untuk penangana air bersih kata dia, langkah yang diambil Pemerintah dalam mengatasi kisruh diinternal PAM Ake Gaale baginya tersebut sudah cukup bagus. Tapi masalah sampah, masih butuh keseriusan dan kerja keras semua pihak, terutama OPD yang menangani sampah.(nas)