SANANA – Ternyata bukan saja warga yang berdemonstrasi mendesak agar pemilihan kepala desa (Pilkades) ditunda, tetapi ada demonstrasi yang tidak puas dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terkait dengan penundaan Pilkades.

Pada Rabu, (21/04/2021) massa aksi yang menamakan forum peduli Pilkades, melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD. Mereka mendesak agar Komisi I DPRD Kepsul mencabut rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Ketua Komisi I DPRD Kepsul, M. Natsir Sangadji mengatakan, pihaknya mengeluarkan rekomendasi penundaan Pilkades di Kepsul karena berdasarkan dengan regulasi Permendagri 112 dan Peraturan Bupati Nomor IV Tahun 2021.

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, hasil screening yang dikeluarkan oleh panitia tim screening tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Jadi rekomendasi yang kami keluarkan itu lebih duluan, sebelum massa aksi demo. Tentu tidak ada politisasi terkait dengan rekomendasi penundaan Pilkades,” katanya.

Rekomendasi penundaan Pilkades yang dikeluarkan oleh DPRD Kepsul, kata Natsir, terdapat dua hal penting yang perlu panitia kabupaten tindaklanjuti kembali. Yang pertama, meninjau kembali hasil screening yang dikeluarkan oleh tim screening dan yang kedua menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di 47 desa.

Terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan Komisi I DPRD, dia menambahkan, pihaknya akan berkonsultasi ke Kemendagri dan DPMD Provinsi Maluku Utara. “Sehari dua kita akan berkonsultasi ke Kemendagri dan DPMD Provinsi Malut terkait dengan apa yang menjadi keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD Kepsul,” ucap Natsir.(nai)