TERNATE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, BP2RD dan pelaku UMKM terkait penataan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beraktivitas di kawasan Lapangan Salero dan Benteng Oranje, pada Senin (2/11/2026).
Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Amin Subuh usai rapat mengatakan, dalam rapat tersebut, fokus pembahasan di Lapangan Salero mengemuka mengenai penataan para pelaku usaha coffee street. Usaha ini merupakan masukan langsung dari para pelaku UMKM yang menginginkan penataan lokasi lebih baik, rapi, aman, dan nyaman, baik bagi pedagang maupun para pelanggan.
Namun, status pengelolaan lahan di Lapangan Salero masih dinilai cukup rancu karena kawasan tersebut masuk dalam wilayah Kesultanan. Kendati demikian, DPRD menyadari perlunya intervensi dari Pemerintah Kota Ternate untuk mengatur tata letak lapak (seperti penggunaan tenda) hingga sarana perparkiran.
Sementara itu, untuk penataan UMKM di dalam kawasan Benteng Oranje, DPRD mencatat masih ada ketidakjelasan terkait perizinan dan kewenangan pengelolaan. Dinas Kebudayaan menyampaikan bahwa Benteng Oranje sebagai cagar budaya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Kendati begitu, karena kawasannya berada di wilayah Kota Ternate, koordinasi teknis antar Pemerintah Kota dan Provinsi serta pihak Keraton perlu segera dilakukan.
Dia menegaskan, para pelaku UMKM di kedua lokasi tersebut tetap diizinkan beraktivitas, namun harus disesuaikan dengan aturan dan regulasi yang ada, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
Selain penataan lokasi, DPRD bersama Dinas Koperasi dan Dinas Kebudayaan juga menyoroti potensi kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate melalui retribusi dan parkir yang selama ini pengelolaannya masih bersifat manual oleh masyarakat sekitar.
“Opsi penataan lokasi alternatif seperti kawasan Taman Nukila juga sempat disinggung dalam rapat sebagai bahan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
DPRD berharap intervensi dan rekomendasi ini dapat melahirkan kerja sama yang harmonis antara pemerintah, pihak Kesultanan, dan para pelaku UMKM guna meningkatkan perekonomian warga sekaligus menambah PAD Kota Ternate.*
Editor : Hasim Ilyas