Kondisi tersebut membuat perjalanan dinas DPRD dinilai perlu memiliki urgensi yang jelas. Dengan rombongan sekitar 30 orang, belanja perjalanan mencakup tiket, akomodasi, dan uang harian berpotensi menyerap anggaran cukup besar. Namun, rincian kebutuhan biaya maupun target keluaran dari konsultasi Ranperda itu belum dijelaskan secara terbuka.

Padahal, konsultasi regulasi sebenarnya dapat dilakukan lebih ringkas, misalnya melalui koordinasi terbatas, menghadirkan narasumber ke daerah, atau menggunakan pertemuan daring. Opsi tersebut dinilai dapat mengurangi belanja perjalanan tanpa mengurangi substansi pembahasan.

Achmad mengatakan, hasil konsultasi akan dituangkan dalam laporan resmi sebagai bahan pembahasan lanjutan di DPRD. Kini, publik menunggu sejauh mana kunjungan tersebut menghasilkan rekomendasi konkret, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan daerah dan kondisi ekonomi masyarakat. (nan)