“Rapat ini merupakan bentuk pengawasan kami terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Kita harus menelaah secara objektif dan kritis terhadap realisasi yang disampaikan, demi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,” ujarnya.

Beberapa anggota DPRD dari berbagai fraksi juga menyampaikan catatan dan pertanyaan terkait ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta rendahnya capaian pada beberapa urusan pemerintahan.

Pihak eksekutif melalui TAPD memberikan penjelasan atas dinamika yang terjadi, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program, efisiensi anggaran, hingga kendala teknis dan administratif yang mempengaruhi serapan anggaran.

Rapat ini akan dilanjutkan dengan pembahasan mendalam oleh alat kelengkapan dewan serta penyampaian pandangan akhir fraksi sebelum Ranperda LPP APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ute)