Sofyan melanjutkan, dari konsultasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Tidore Kepulauan ini, bertujuan untuk meminta tambahan kuota BBM khusus untuk minyak tanah di Kota Tidore.

“Saat ini semua anggota sudah balik, tujuan dari konsultasi ini hanya untuk meminta tambahan kuota minyak tanah. Untuk hasilnya seperti apa, akan ditindaklanjuti melalui internal DPRD dan Pemkot Tidore,” jelasnya.

Sofyan menambahkan, dari konsultasi yang dilakukan, dirinya ikut mendampingi Tim yang berkunjung ke PT. Pertamina Kota Ternate, dalam pembicaraan mengenai tambahan kuota minyak tanah, PT Pertamina tidak bisa berbuat banyak, karena mereka hanya sebatas distributor, sementara lembaga terkait yang menangani soal Migas, itu terdapat tiga lembaga di Kementerian, diantaranya Kementrian Keuangan, Kementrian ESDM, dan BPH Migas.

“Untuk kuota minyak tanah, itu dari Pihak Pertamina mengaku kalau kuota yang bersubsidi itu sudah cukup untuk keluarga rumah tangga dan penerangan. Hanya saja terjadi black market di kalangan bawah yang beralih ke transportasi laut, sehingga terjadi pengurangan,” tuturnya.

Olehnya itu, terkait dengan permasalahan ini, kata Sofyan, Pertamina menyarankan agar angkutan transportasi laut yang menggunakan Minyak Tanah, sebaiknya dialihkan pada BBM jenis Pertalite atau pertamax.