TIDORE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan mempertanyakan realisasi bantuan sosial tahap dua yang hingga kini tidak jelas kabarnya.

“Pada rapat koordinasi sebelumnya, Dinas Sosial menyampaikan bansos yang sudah disalurkan sebanyak 20.727, kemudian ada penambahan sebanyak 1.555,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Djumati kepada sejumlah media, kemarin.

Hanya saja lanjut Mochtar, dari total 1.555 itu, bantuan sosial yang baru disalurkan sebanyak 500 lebih dan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat ditiga kelurahan dan desa, yakni Kelurahan Guraping, Desa Galala dan Desa Bukit Durian.

“Sementara sisanya yang tersebar di kelurahan dan desa lainnya, kami belum tau apakah sudah dilakukan pembagian atau belum,” ungkapnya.

Untuk itu, apabila dari sisa jumlah warga masyarakat penerima bantuan sosial yang tersebar di setiap Kelurahan/Desa ini kemudian belum dibagikan, maka diharapkan agar Dinas Sosial segera menyelesaikan penyaluran bantuan sosial kepada warga masyarakat yang sudah terdata namun belum menerima bantuan tersebut. “Jika persoalan ini belum diselesaikan maka kami berharap agar secepatnya diselesaikan, dan insya allah pada rapat besok semoga peroslan ini sudah bisa terjawab,” harapnya.

Selain itu, Mochtar juga mendukung langkah pemerintah daerah Kota Tikep yang kemudian menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai 150 Ribu itu dengan berbasis Kartu Keluarga (KK) sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. hanya saja dalam pendistribusian bantuan sosial, diharapkan agar pemerintah daerah dapat berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti bantuan sosial bagi masyarakat yang berhak menerima namun belum memiliki KK.

“Pembagian Sembako inikan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan formulasi DAU yang masuk ke setiap daerah itu berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, olehnya itu ketika hak-hak itu dikembalikan kepada masyarakat akibat dampak bencana non alam berupa Covid-19, maka warga masyarakat berhak menerima itu, baik yang sudah memiliki KK ataupun belum. Olehnya itu kami berharap bagi masyarakat yang belum memiliki KK namun mereka berhak menerima, ini yang harus dikonsultasikan dengan instansi terkait seperti BPKP atau Kejaksaan, sehingga mereka yang belum memiliki KK mungkin bisa menggunakan KTP plus surat keterangan dari Desa/Lurah setempat untuk memenuhi pertanggungjawab adminsitrasi,” tambahnya. (ute)