TERNATE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 pada Selasa (18/8/2026). Agenda utama rapat paripurna tersebut adalah penyampaian laporan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate sekaligus pengumuman sanksi pemberhentian terhadap anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Nurjaya Hi. Ibrahim, yang dibacakan oleh Anggota BK DPRD Kota Ternate Tasman Balak.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM dalam sambutannya menjelaskan, penyampaian laporan BK ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 60 Ayat (1) Peraturan DPRD Kota Ternate Nomor 188.34/01/DPRD-KT/2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate, yang mewajibkan keputusan pemberhentian anggota dilaporkan dalam rapat paripurna.

​”Pemberian sanksi pemberhentian ini berawal dari penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib oleh BK DPRD Kota Ternate dengan nomor perkara 171.4/002/DPRD-KT/BK/II/2026,” katanya.

Dikatakannya, setelah melalui serangkaian mekanisme pemeriksaan dan persidangan yang berpedoman pada Peraturan DPRD Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Kode Etik, serta Tata Beracara BK, Badan Kehormatan mengeluarkan Keputusan Nomor 01/KEP/BK/DPRD-KT/2026. Dalam laporan BK yang dibacakan, Nurjaya Hi. Ibrahim dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Kode Etik serta Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Ternate.

Ruadi menegaskan, tindakan tegas ini diambil tanpa ada tendensi pribadi, melainkan semata-mata untuk menjaga kehormatan, etika, dan kewibawaan lembaga perwakilan rakyat.

​Dalam persidangan tersebut, pimpinan rapat meminta persetujuan forum paripurna terkait usul pemberhentian Nurjaya Hi. Ibrahim sebagai anggota DPRD Kota Ternate periode 2024–2029. Seluruh peserta rapat paripurna yang hadir menyatakan setuju.
​
Setelah persetujuan dicapai, Sekretaris DPRD Kota Ternate Aldhy Ali membacakan keputusan DPRD tentang usul pemberhentian tersebut. Pimpinan DPRD meminta jajaran Sekretariat DPRD untuk segera memproses administrasi pemberhentian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
​
“Sesuai aturan, Keputusan BK akan diteruskan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lambat 7 hari. Selanjutnya, partai politik diberikan waktu maksimal 30 hari untuk menyampaikan keputusan dan usulan pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD,” terangnya.

Sembari menyebut “Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa ada tindakan dari partai, pimpinan DPRD akan meneruskan keputusan BK kepada Gubernur melalui Wali Kota dalam jangka waktu 7 hari untuk peresmian pemberhentian secara resmi,” tandasnya.*
Editor : Hasim Ilyas