TERNATE – Pandemi covid-19 ini, banyak anggaran kegiatan di SKPD dialihkan untuk penanganan covid-19, termasuk milik Dinas Pendidikan Kota Ternate. Dengan langkah ini, DPRD berharap agar pengalihan anggaran milik Diknas ke covid-19 itu, harus diarahkan untuk penanganan di bidang pendidikan, sehingga ketika aktifitas sekolah kembali normal, maka anggaran itu bisa digunakan, bukan untuk kebutuhan lain di gugus tugas.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Junaidi Bachrudin mengatakan, Komisi III pada Kamis (11/6) kemarin melakukan kunjungan ke Diknas, namun sebelum itu pihaknya telah mengunjungi beberapa sekolah baik itu SD maupun SMP, dan jadi problem sekarang Pemkot menfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di wabah pandemik covid-19 ini.” Memang sekarang dikembangkan model pengembangan jarak jauh itu, dengan metode daring dan luring. Namun ada kendalanya dan permasalahan di lapangan,” katanya.

Komisi III, kata dia, melihat dalam waktu cepat atau lambat sekolah ini akan dibuka, hanya menunggu waktu saja. Sebab, kalau penyebaran kasus ini menurun, maka bisa jadi aktifitas semua sekolah bisa dibuka, apakah itu pada tahun ajaran baru ini atau di awal 2021.” Kalau ini kemudian jadi pilihan pemerintah untuk buka sekolah dengan protokol kesehatan, misalkan pengurangan jumlah siswa dalam satu ruang belajar kemudian jam belajar di batasi, tapi kan harus diperhitungkan juga,” jelasnya.

Menurutnya, di sisi lain alokasi anggaran bidang pendidikan sebagiannya dialokasikan untuk penanganan covid-19 sebesar Rp6.7 milyar. Dan pihaknya belum melihat ada koordinasi tim gugus dengan Dinas Pendidikan, kalau penerapan protokol kesehatan ketika sekolah dibuka.” Kemudian pembiayaannya dari mana, karena tidak boleh lagi dibebankan ke sekolah. Kami meminta supaya tim gugus juga memikirkan hal ini, dimana kalau sekolah dibuka, maka protokol kesehatan itu difasilitasi oleh tim gugus,” pintanya.

Dikatakannya, penerapan protokol kesehatan di sekolah itu menggunakan alokasi anggaran dari Dinas Pendidikan yang dialihkan itu, untuk keberlangsungan belajar mengajar di sekolah, berupa penyediaan cuci tangan, handsanitazer dan masker.” Dan ini harus jadi skema dari perencanaan pemerintah, jadi tidak boleh dilepas semuanya ke pihak sekolah. Karena sekolah dengan anggaran terbatas dan anggaran Dinas Pendidikan sudah dipangkas, untuk di realokasikan ke penanganan covid-19,” tegasnya.

Dia menyebutkan, protokol kesehatan itu harus diterapkan di semua sekolah kalau nanti aktifitas belajar dibuka, apalagi tahun ajaran baru di mulai Juli. Kalaupun kemudian dibuka sekolahnya, maka seluruh sarana-prasarana protokol kesehatan harus disiapkan oleh tim gugus. “Jadi anggaran Dinas Pendidikan itu sifatnya pergeseran saja, tapi untuk menangani penyelenggaran pendidikan. Kalau dipangkas maka penanganannya untuk protokol kesehatan di bidang pendidikan,” terang dia.(cim)