TERNATE — Dewan Pimpinan Rakyat Moti (DPRM) resmi menyerahkan berkas laporan dan pengaduan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate, pada Rabu (30/9/2026). Langkah ini berawal dari polemik pelaksanaan reses anggota DPRD untuk wilayah Kecamatan Moti ke ranah dugaan pelanggaran kode etik.
Penyerahan laporan pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang digelar DPRM di depan Kantor Wali Kota Ternate dan Gedung DPRD Kota Ternate.
Gelombang protes DPRM dipicu oleh pelaksanaan agenda reses anggota DPRD Kota Ternate daerah pemilihan (Dapil) Ternate Selatan – Moti yang diduga tidak diselenggarakan di lokasi asal konstituennya di Pulau Moti, melainkan digelar di kawasan Kelurahan Toboko.
DPRM menilai pengalihan lokasi reses tersebut melanggar ketentuan dan prinsip dasar pelaksanaan reses. Menurut massa aksi, reses merupakan instrumen konstitusional bagi anggota dewan untuk turun langsung menyerap aspirasi warga di daerah pemilihannya, bukan dilakukan di luar wilayah dapil yang bersangkutan.
Tindakan tersebut dianggap merugikan hak masyarakat Moti yang membutuhkan wadah langsung untuk menyuarakan persoalan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan mereka.
Melalui laporan resmi yang diterima pihak sekretariat dan BK DPRD, DPRM mendesak Badan Kehormatan segera memanggil dan memeriksa oknum anggota dewan yang terlibat. DPRM meminta BK memproses dugaan pelanggaran etik tersebut secara transparan dan menjatuhkan sanksi sesuai aturan tata tertib dewan.
”Reses adalah hak rakyat untuk ditemui wakilnya. Jika reses Moti justru digelar di Toboko, ini menyalahi aturan dan mencederai amanah konstituen. Kami minta BK DPRD bertindak tegas,” tegas Koordinator DPRM Rahman Daud.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate dijadwalkan akan mempelajari berkas aduan dari DPRM sebelum menentukan langkah verifikasi dan tindak lanjut berikutnya.
Editor : Hasim Ilyas