Taher Husain juga menegaskan, untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan, dan peran aktif baik dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dan pihak-pihak terkait, Oleh Karena itu, sinergi Tim Teknis Pusat, Tim Pokja KLHS dan Tim Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Tidore Kepulauan harus terus terjalin dalam setiap tahapan penyusunan, dibantu juga dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Kami juga mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selalu mendukung pelaksanaan penyusunan RDTR dan KLHS ini, sebagai suatu bentuk sinergi kerja bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi proses penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan Sofifi,” tegas Taher.

Sementara, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah II, Ditjen tata ruang Kementerian ATR/BPN yang diwakili Kasubag Perencanaan tata ruang PPOP dan Kota Wilayah II Agustomi Masik mengatakan, menjadikan sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara dari perencanaan wilayah sangat strategis karena sofifi nantinya akan menjadi pusat Pemerintahan provinsi serta sebagai pintu gerbang barang atau orang yang menuju dan dari Halmahera.

“Sehingga cita-cita panjang kedepan bahwa sofifi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi malut  dan sofifi akan dijadikan kota besar di masa mendatang, ketika kedepan sofifi menjadi pertumbuhan ekonomi maka secara kewilayahan sofifi menjadi lokomotif ekonomi yang menarik daerah-daerah sekitar, ini merupakan tugas yang tidak mudah tetapi kita berusaha kerja keras meluruskan cita-cita yang sudah digagas untuk jadikan sofifi sebagai ibukota provinsi,” kata Agus.

Agus juga berharap agar semua rencana ini dapat didukung oleh semua pihak agar apa yang menjadi harapan semua pihak dapat terwujud.