Menurutnya, realisasi pembayaran tunjangan pegawai sangat bergantung pada ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat disebut ikut memengaruhi kondisi fiskal daerah.

Meski demikian, Bassam menegaskan keterlambatan tersebut bukan berarti pemerintah daerah tidak akan memenuhi kewajibannya kepada ASN. “Hak ASN tetap akan dibayarkan, namun mengalami keterlambatan. Karena itu, kami berharap seluruh ASN dapat bersabar,” katanya.

Bassam juga meminta ASN memahami kondisi keuangan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi tidak hanya dialami Halmahera Selatan, tetapi juga menjadi tantangan bagi sejumlah pemerintah daerah. “Saya meminta para ASN tetap bersabar apabila terdapat pembayaran yang belum dapat direalisasikan tepat waktu,” ujarnya.

Pemerintah daerah belum menyampaikan secara pasti kapan tunggakan TPP selama empat bulan tersebut akan dibayarkan. Kepastian jadwal pencairan kini menjadi hal yang dinantikan ASN, terutama setelah pemerintah memastikan hak pegawai tersebut tetap akan diselesaikan. (nan)