TERNATE – Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkup Pemkot Ternate belum bisa dilakukan, karena saat ini Pemkot Ternate masih mendahulukan untuk anggaran Pilkada yang sudah di deadline oleh Mendagri. Hal ini disampaikan oleh Sekda Kota Ternate Jusuf Sunya saat dikonfirmasi FajarMalut.com Jumat (17/7).
Jusuf menyebut, saat ini masih diprioritaskan untuk anggaran Pilkada. “Karena dana transfer kita terbatas, kalau kita bayar TPP, maka KPU bisa lambat, makanya kita prioritaskan dulu KPU,” katanya.
Karena kebutuhan KPU sangat mendesak, bahkan diawal itu tahapan penyalurannya dilakukan tiga tahap telah dirubah menjadi dua kali.

“Tapi jumlahnya sudah tidak banyak, sekitar 17 milyar,” jelasnya.
Selain itu akibat dari pemotongan dana transfer dari pusat yang mencapai 10 milyar. Dan keterlambatan penyaluran sisa dana Pilkada itu karena ada revisi NPHD.
Sesuai data yang himpun FajarMalut.com menyebutkan, total NPHD untuk alokasi dana Pilkada yang sudah diteken sebelumnya  sebesar Rp.47.050.000.000 dan realisasi baru Rp.15.874.080.000.

Dimana untuk anggaran KPU sesuai dengan NPHD sebelumnya sebesar Rp 28.550.000.000 dan baru terealisasi Rp.10.874.080.000, sedangkan Bawaslu sesuai NPHD sebesar Rp.12,5 milyar dan terealisasi sebesar Rp.5 milyar, sementara untuk anggaran keamanan sebesar Rp.6 milyar belum ada yang terealisasi.(cim)