TERNATE — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 terus bergulir. Hasil rapat teknis terbaru yang melibatkan sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) termasuk BPKAD, Bappelitbangda, Dinas PUPR, serta BP2RD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengonfirmasi bahwa tidak ada program kegiatan baru yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im mengatakan, gokus utama pemerintah daerah dalam Perubahan APBD kali ini difokuskan pada penyelesaian kewajiban pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
Rusdi menyampaikan, pembahasan teknis bersama OPD-OPD yang memiliki kewenangan dalam program kegiatan dan penganggaran ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi yang sebelumnya telah dilakukan bersama Wali Kota.
“Secara gambaran umum maupun teknis, pembahasan Perubahan APBD ini memang tidak menunjukkan perubahan yang terlalu signifikan. Tidak ada penambahan program kegiatan baru yang disampaikan pemerintah,” katanya, usai rapat pada Senin (21/9/2026).
Dikatakannya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wali Kota, dari sisi pendapatan terdapat kenaikan sekitar Rp20 miliar, dan porsi tersebut terutama diutamakan untuk pembayaran hutang-hutang yang terbawa dari pekerjaan sebelumnya.
Pihaknya mengapresiasi, niat dan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Hal ini dinilai penting karena menyangkut hak-hak pihak ketiga yang hingga kini belum terealisasi. Berdasarkan data yang dibahas, nilai hutang kepada pihak ketiga tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp26 miliar, yang mana porsi terbesar berada di OPD teknis seperti Dinas PUPR untuk pekerjaan fisik.
Menurutnya, selain pembayaran hutang pekerjaan fisik, penyesuaian anggaran juga mencakup pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan mengambil alih beban PPPK pada tahun mendatang, beban APBD daerah terkait belanja pegawai dapat semakin terbilang ringan.
Mengenai adanya potensi surplus anggaran sebesar Rp1,3 triliun yang tercantum dalam rancangan, pihak DPRD menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hitungan teknis awal pada rancangan anggaran. Realisasi di lapangan nantinya akan menjadi penentu akhir dari kondisi keuangan daerah.
Dengan tidak adanya program baru, kemungkinan besar hanya akan terjadi pergeseran anggaran antarkegiatan atau penyesuaian skala prioritas pada program yang belum terlaksana guna menunjang penyelesaian kewajiban daerah.*
Editor : Hasim Ilyas