Menurutnya, rapat kali ini menghadirkan sejumlah dinas teknis bersama lembaga non-pemerintah seperti Fospar-Malut, yang selama ini konsisten melakukan pendampingan kepada korban kekerasan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi untuk menghasilkan langkah konkret dalam perlindungan perempuan dan anak.

“Pembahasan kita hari ini bukan hanya sekadar membaca angka-angka kekerasan atau kasus penyakit menular yang meningkat setiap tahun, tetapi untuk menemukan akar masalah sebenarnya, sehingga pendekatan program ke depan bisa lebih tepat sasaran dan efektif,” tambahnya.

Ardiansyah juga menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan bahwa Kota Tidore Kepulauan benar-benar menjadi kota yang layak bagi perempuan dan anak. “Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah problem serius. Kita ingin memastikan kota ini aman, nyaman, dan melindungi seluruh warganya, khususnya kelompok rentan,” katanya.

Menutup pernyataannya, Ketua Komisi III berharap sinergi lintas sektor yang dibangun dapat berjalan efektif. “Kami berharap kolaborasi ini mampu menekan angka kekerasan hingga mencapai zero violence terhadap perempuan dan anak di Kota Tidore Kepulauan,” tutur Ardiansyah Fauji. (ute)