TERNATE – Bawaslu Kota Ternate mulai mengawasi tahapan verifikasi admnistrasi bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Namun, selama beberapa hari ini, aplikasi tersebut belum dapat diakses.

Ini mengakibatkan aktivitas verifikasi untuk mengecek dokumen syarat dukungan yang di masukkan oleh masing-masing bakal Calon DPD tak dapat dilakukan secara efektif.

Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan mengatakan, saat ini Bawaslu Kota Ternate terus berkordinasi dengan KPU Ternate guna melakukan pengawasan terhadap SILON DPD, tapi pihaknya terkendala karena SILON belum bisa di akses karena gangguan sistem.

Untuk itu, Bawaslu mengingatkan KPU Kota Ternate agar dapat memastikan beberapa hal diantaranya, gangguan SILON tidak boleh menjadi kendala untuk mengamputasi hak setiap Bakal Calon diakibatkan karena gangguan dan tidak dapat di verifikasi.

Pihaknya juga meminta, agar SILON secepatnya normal agar kecermatan dan ketelitian data Bakal Calon DPD dalam SIPOL dapat di verifikasi dengan baik. Selain itu kata dia, harus ada kecukupan waktu sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam PKPU agar KPU mampuh bekerja secara maksimal untuk memeriksa dan memverifikasi data dalam SIPOL sebagaiamana di atur dalam PKPU nomor 10 Tahun 2022.

“Gangguan dalam SIPOL akan mengganggu tahapan verifikasi dan kalaupun itu terjadi akan menjadi alasan dan Objek sengketa ketika SILON tidak normal, dan ada Bakal Calon yang merasa dirugikan akibat dari sistem SIPOL yang tidak maksimal ketika KPU telah menetapkan keputusan pada tahapan verifikasi admnistrasi ini,” tandasnya.

Menurut Kifli, dalam tahapan ini  Bawaslu juga membuka posko pengaduan masyarakat terhadap proses verifikasi yang berjalan sampai penetapan. Bahkan, ada beberapa yang juga menjadi titik rawan dukungan diantaranya, ASN, TNI, POLRI, Penyelenggara Pemilu, KTP Luar daerah, usia belum 17 Tahun, ganda identik, data ganda antar bakal calon, ganda internal Bakal Calon.

“Harapan besar kami SILON secepatnya normal agar KPU Ternate bisa melalukan verifikasi dan kami bisa lakukan pengawasan secara langsung ke kantor KPU,” tegas Kifli.(nas)