Lebih lanjut, Politisi PDIP Kota Tidore ini, menegaskan, Pimpinan Perangkat Daerah yang dituntut untuk mensupport Walikota dan Wakil, sudah harus memiliki skema Pengentasan Kemiskinan Ekstrem maupun Penurunan Stunting, yang didalamnya berkaitan dengan konektivitas Program antar Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Tidore.

“Sesungguhnya ini menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan masalah tersebut. Sehingga dengan begitu, Walikota dan Wakil dapat mengukur capaian dari setiap program yang diselenggarakan,” tandasnya.

Selain menuntaskan masalah Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting, Soepriadi menuturkan, di akhir periode kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen, para Pimpinan Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Tidore, juga sudah harus memusatkan perhatian pada capaian visi misi yang dituangkan dalam RPJMD Kota Tidore.

“Saya meyakini jika performa perangkat daerah yang baik, akan berkorelasi positif dengan pencapaian visi misi kepala daerah,” tegasnya.

Untuk itu, Ia mendesak Kepada Walikota dan Wakil Walikota, agar dapat mengambil langkah cepat dan tegas, untuk mengevaluasi perangkat daerah di level eselon II dan III, yang lambat dalam merespon niat baik, Walikota dan Wakil. “Di akhir periode ini, birokrasi membutuhkan penyegaran, jadi evaluasi adalah solusi,” tegasnya. (ute)