Sejumlah instansi yang masuk dalam daftar evaluasi antara lain Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, evaluasi juga menyasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Sekretariat DPRD, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Plt Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, mengungkapkan bahwa evaluasi dilakukan karena sebagian besar pejabat Plt telah menduduki jabatannya dalam waktu yang cukup lama, bahkan ada yang mencapai satu tahun.

“Ibu Gubernur sudah mengundang pimpinan OPD yang berstatus Plt untuk mengikuti evaluasi. Dalam proses ini, beliau memberikan catatan khusus kepada OPD yang dinilai strategis dan krusial, terutama yang berkaitan langsung dengan visi dan misi pemerintahan,” ujar Zulkifli saat dihubungi Minggu 31 Mei 2026.

Menurutnya, perhatian khusus diberikan kepada OPD yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Langkah evaluasi ini dipandang sebagai upaya memperkuat efektivitas birokrasi sekaligus memastikan setiap OPD mampu bekerja selaras dengan target pembangunan daerah. Tidak menutup kemungkinan, hasil evaluasi tersebut akan kembali melahirkan pergantian pejabat di sejumlah instansi strategis dalam waktu dekat.

“Plt merupakan tugas tambahan, sehingga kapan saja bisa diganti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur, berdasarkan hasil kinerjanya,”ujar Ipy.Dengan dimulainya perombakan ini, publik kini menanti langkah lanjutan Gubernur Sherly dalam menata jajaran birokrasi Pemprov Maluku Utara agar lebih profesional, responsif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.(rl)