“ Tujuannya untuk memastikan berapa pagu anggaran yang paling realistis untuk mendukung Pilkades serentak di 29 desa ini,” ujar Mustami

Menanggapi adanya keluhan dari sejumlah panitia desa, yang menyebutkan bahwa anggaran tahapan Pilkades telah terpakai, Mustami menilai persoalan tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya komunikasi.

la menegaskan bahwa anggaran Pilkades telah dialokasikan secara jelas melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, DPMD juga membuka ruang bagi panitia desa untuk mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tambahan, khususnya bagi desa dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang besar. “ Ada desa-desa dengan DPT tinggi seperti Fidijaya, Were, dan Nuweda,” katanya.

Fidijaya bahkan DPT-nya mencapai sekitar 14.000 pemilih. Tentu tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran 40 juta. Karena itu diberikan ruang bagi panitia desa untuk mengajukan RAB sesuai kebutuhan operasional per TPS.

Selain persoalan anggaran, Mustamin juga kembali mengingatkan instruksi Bupati Halmahera Tengah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkades. “ ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, namun tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dengan syarat mengantongi izin resmi dari pimpinan,” akunya.

Dia juga menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkades serentak di Halmahera Tengah ditargetkan akan mencapai puncak atau tahap final pada Mei 2026.“ DPMD optimistis seluruh kendala teknis dapat diselesaikan melalui koordinasi intensif antara panitia desa dan pemerintah daerah,” tutupnya. (udy)