SANANA – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sanana, menyebut kepemimpinan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Hendrata Thes (HT) selama lima tahun gagal total.

Mereka menganggap Ketua DPD I Demokrat Malut itu, tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik, akhirnya desa di Kepsul semuanya bermasalah dalam pengelolaan dana desa. 

Hal ini disampaikan Ketua PMII Cabang Sanana, Sahril Soamole saat berorasi di seputaran pertokoan, di Desa Fagudu. Menurutnya, selama lima tahun ini, seluruh struktur pimpinan di tingkat desa bermasalah. Mereka melihat permasalahan yang muncul di desa tidak mampu direspon secara baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepsul, salah satunya masalah di Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, terkait anggaran dana desa (DD) 2019 yang diduga fiktif sebesar Rp 200 juta lebih. 

“Ini bukti bahwa Bupati Hendrata Thes gagal dalam memimpin Sula selama lima tahun,” teriak Sahril yang disaksikan sejumlah warga di seputaran pertokoan, Rabu (12/8).

Sahril menambahkan, selaku mantan penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Waisakai, Abdul Halim Umasugi telah melakukan musyawarah bersama masyarakat dengan menyampaikan DD 2019 akan dialokasikan untuk pengadaan pembelanjaan mesin senilai Rp 1,5 miliar lebih di Desa Waisakai.

Namun mesin tersebut hingga kini belum juga bisa difungsikan lantaran ada beberapa item belum dibelanjakan oleh Pemerintah Desa Waisakai. “Benar mesin sudah berada di Desa Waisakai, akan tetapi sampai saat ini masih belum bisa diaktifkan akibat beberapa item yang menjadi kebutuhan dasar mesin, belum juga dibelanjakan pemerintah desa,” tegasnya. 

Hal senada juga disampaikan Munandar Makean. Kata dia, total anggaran di Desa Waisakai 2019 kurang lebih senilai Rp 1,5 Miliar. Namun, apa yang telah dijanjikan mantan Pj Kades Abd. Halim Umasugi belum bisa merealisasikan kepada warga Waisakai.

Tentu hal itu membuat warga bertanya, terkait masin yang sudah terlanjur berada di desa tetapi sampai saat ini belum bisa diaktifkan, lantaran ada beberapa item kebutuhan dasar mesin yang belum dibelanjakan diantaranya, bahan bakar minyak (BBM) dengan nilai Rp 216.000.000 juta, Oli sebesar Rp 11.700 juta, air radiator Rp 3.500.000, Panel Rp 264 juta. Belum lagi, sejumlah kebutuhan lain yakni, MSB di 283 rumah sebagian belum juga terpasang, kontak lampu 283 rumah sampai saat ini belum terpasang, instalasi ada 9 rumah sama sekali belum terpasang.

“Seharusnya dalam pembelanjaan sudah diatas miliaran itu, harus menggunakan pihak ketiga, sehingga pembelanjaan terlaksana dengan baik,” sesalnya.(nai)