WEDA – Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut) M. Al Yasin Ali menghadiri rapat koordinasi percepatan penurunan stunting (TPPS) provinsi Maluku Utara dan pengukuhan bapak asuh anak stunting (BAAS) Kabupaten Halmahera Tengah di Aula Haji Salahuddin Bin Talabuddin, Selasa (24/01/2023) pagi sekitar pukul 11.20 Wit.
Acara tersebut juga dihadiri Kepala BKKBN Renta Rego yang diwakili Jubair Mangis selaku Koordinator Advokasi Pergerakan dan Informasi serta Wakil Ketua I PKK Malut, Mutiara T. Yasin.
Wagub melalui sambutannya menyampaikan, berdasarkan arahan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yakni dengan mendorong Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dengan struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kemudian Penguatan Kerangka Intervensi yang ditujukan untuk memastikan konvergensi sampai ke tingkat keluarga.
Melalui Peraturan Presiden ini kata Wagub, dimaksudkan memberikan penguatan kerangka intervensi dengan menggunakan pendekatan keluarga, serta penguatan kerangka pendanaan, untuk pendanaan percepatan penurunan stunting menggunakan Dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDesa, serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Wagub berharap, semua kabupaten/kota sudah harus mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RAD Pangan dan Gizi).
“Satuan Tugas di tingkat Kabupaten dan Kota sudah harus mendorong program atau kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan cara berkoordinasi dengan kepala daerah untuk meningkatkan alokasi APBD 2023,” ucapnya.
Pada kesempatan itu Pj Bupati Halteng Ikram Malan Sangaji (IMS) menyampaikan, salah satu programnya saat menjabat Bupati Halteng adalah menurunkan angka stunting di Kabupaten Halteng. “Saya pikir saya sudah bekerja di dua provinsi di Bali 5 tahun dan NTT 4 tahun dan di NTT adalah salah satu pusat stunting. Untuk itu di Halteng saya yakin bisa diatasi dengan baik,” ucap Ikram.
Ikram mengaku, salah satu program yang telah dilakukan untuk penanganan stunting adalah memberikan insentif kepada ibu hamil dan ibu menyusui. “ Saat ini saya sudah canangkan program pemberian insentif kepada ibu hamil dan ibu menyusui,” ujarnya.
“Kenapa saya lakukan itu karena saya tahu, seorang ibu kalau tidak punya duit akan bisa berpotensi stres dan mempengaruhi pertumbuhan janin maupun bayi ketika menyusui,” akunya.
Jika dilihat dari skala luas daerah Halteng maka tidak terlalu luas dibanding daerah lain. “Jadi kalau cuma stunting di Halteng Insya Allah bisa teratasi sesuai dengan harapan,” ujarnya.
Dia mengaku telah melakukan reposisi anggaran sehingga semua pembiayaan tidak semuanya terfokus pada infrastuktur fisik.
Sementara Wakil Ketua I TP PKK Provinsi Maluku Utara, Mutiara T. Yasin memberikan apresiasi yang besar kepada PJ Bupati Halteng yang merespon kegiatan ini dengan sangat baik. “Kenapa saya apresiasi, karena bupati telah menghadirkan kades dalam acara ini, sebab kades selaku ujung tombak penahanan stunting di daerah,” tuturnya.
Kegiatan ini akhiri dengan pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting yang diketuai oleh Kepala Bappelitbangda, Salim Kamaluddin. (udy)