“Saya berharap dengan pencapaian ini, kedepannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana urusan wajib pelayanan dasar agar lebih meningkatkan lagi pelayanan yang optimal kepada masyarakat, karena sejatinya pemerintah hadir untuk melayani,” imbuh Ali Ibrahim.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo saat memberikan sambutan dalam acara tersebut menyampaikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah memerintahkan daerah memprioritaskan pelayanan secara minimal kepada setiap warga negara melalui urusan wajib pelayanan dasar.

“Urusan wajib pelayanan dasar yaitu 3 jenis pelayanan pendidikan, 12 jenis pelayanan kesehatan, 2 jenis pelayanan pekerjaan umum, 2 jenis pelayanan perumahan dan permukiman, 5 jenis pelayanan trantibum linmas , dan 5 jenis pelayanan sosial,” jelas John.

Pewarta : Humas Pemkot Tidore
Editor : Erwin Egga