TIDORE – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, dalam sepekan ini, melakukan agenda perjalanan dinas ke Jakarta, tujuan dari perjalanan tersebut untuk menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua DPRD Tikep Ahmad Ishak saat dikonfirmasi, mengatakan, jika agenda DPRD dengan Kemendagri untuk membahas terkait dengan peningkatan dana transfer di Kota Tidore Kepulauan. Baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). “Pokoknya ada upaya-upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan dana transfer,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon, Selasa, (5/10/21).

Sementara untuk pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk membicarakan terkait dengan tambahan penghasilan guru yang non sertifikasi. Pasalnya untuk guru PNS non sertifikasi, itu ada DAK non fisik yang dikhususkan untuk mereka, hanya saja tidak semua guru non sertifikasi di Tidore yang menerima dana tersebut.

“Untuk menerima DAK non fisik khusus guru non sertifikasi maka mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diantaranya data mereka harus diinput melalui Dapodik Mendikbud, guru harus S1, dan dia harus punya jam belajar yang cukup,” jelas Politisi PDIP Kota Tikep.

Lebih lanjut, Ahmad menambahkan, untuk jumlah guru non sertifikasi berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tikep terdapat sebanyak 565 orang, dari 565 guru itu, semuanya belum di input datanya melalui Dapodik Kemendikbud. Sehingga dia berharap, pihak sekolah melalui operatornya agar segera melengkapi data-data mereka, sehingga pada tahun 2022, DAK non fisik yang diperuntukan bagi tambahan penghasilan untuk guru non sertifikasi bisa naik, agar semua guru yang non sertifikasi di Tidore bisa dapat dana tersebut. “Guru-guru ini mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP kalau untuk SMA/SMK itu sudah dialihkan ke Provinsi,” tambahnya. (ute)