Langkah cepat itu mengirim dua pesan sekaligus. Pertama, kepastian hukum dan politik bagi pemerintahan desa. Kedua, sinyal bahwa Rusli tidak menjadikan afiliasi politik sebagai syarat loyalitas birokrasi. Ia memisahkan arena elektoral dengan arena pemerintahan. 

“Pilkades PAW sudah selesai. Sekarang saatnya seluruh elemen desa bersatu. Yang menang merangkul, yang belum terpilih tetap jaga kondusivitas. Demokrasi masih panjang, empat tahun lagi ada pemilihan,” kata Rusli di hadapan warga. 

Secara politik, pelantikan ini meredam potensi fragmentasi di Sambiki Baru. Dengan melantik lawan politik, Rusli memperkuat narasi dirinya sebagai kepala daerah yang berdiri di atas semua kelompok.

Ia menghindari jebakan politik balas budi yang kerap melumpuhkan pemerintahan pasca Pilkada.

Bagi warga Sambiki Baru, pesan itu diterjemahkan sederhana yaitu kompetisi berakhir di kotak suara, pembangunan dimulai setelahnya.

Di tengah lanskap politik lokal yang kerap terbelah, Rusli Sibua memilih merawat legitimasi lewat pengakuan terhadap suara rakyat, bahkan ketika suara itu tidak berpihak padanya. 

Pelantikan di Sambiki Baru akhirnya menjadi demonstrasi politik bahwa menerima perbedaan adalah bagian dari strategi menjaga stabilitas kekuasaan dan memastikan program desa berjalan tanpa sandera politik. (fay)