TIDORE – Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan bersama PLTU kembali menggelar rapat tindak lanjut pembahasan terkait dampak debu batu bara PLTU bagi masyarakat di Kelurahan Rum Balibunga RT 04 dan RT 05, rapat yang berlangsung di ruang rapat sekda, Rabu (20/07/2022).
Rapat tersebut, dipimpin oleh Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, didampingi Kepala Dinas Perkimtan Muslihin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muhammad Syarif.
Mengawali rapat tersebut Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam mengatakan, setelah beberapa kali pertemuan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan lebih memberikan penguatan dan solusi dengan membentuk tim. Dimana rapat itu terkait lanjutan pertemuan dampak PLTU.
“Tim tersebut akan melakukan pemantauan aktivitas PLTU secara langsung,” tutur Abdul Hakim Adjam Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perkimtan Pemkot Tikep Muslihin.
Ia mengatakan pada pertemuan sebelumnya, pihaknya mengharapkan penjelasan dari PLN terkait 2 (dua) opsi, yaitu relokasi dan opsi konversi bahan baku batu bara ke yang lain. Setelah dibentuk tim, maka tim juga akan segera turun ke lapangan untuk mengecek aktifitas PLTU.
Sementara Rektor Universitas Nuku Idris Sudin yang didaulat untuk mengikuti rapat tersebut mengatakan, pihaknya tengah menghadapi masalah dilematis, antara tekanan masyarakat dan kebutuhan energi.
Untuk itu perlu mencari solusi yang cepat dan tepat, sementara yang kedua, dibutuhkan penelaahan yang lebih detil sebagai solusi jangka pendek, sementara untuk relokasi adalah alternatif terakhir. “Kita juga menunggu agenda konversi bahan baku, dan juga membutuhkan penjelasan teknis terkait SOP dari PLTU,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muhammad Syarif mengatakan, pertemuan tersebut ini merupakan respon atas pertemuan sebelumnya, sehingga selain relokasi dan konversi, juga percepatan penyelesaian dari aspek teknis, seperti SOP, perlu dibuka agar publik juga tahu.
“Saya lebih fokus pada cerobong, yang mengakibatkan dampak debu bagi masyarakat, bagaimana penanganan dampak debu yang diakibatkan cerobong itu,” tutur Muhammad Syarif.
Lebih lanjut, Muhammad Syarif mengatakan, pihaknya sudah kerjasama dengan PLN untuk mengoptimalkan bahan baku sampah untuk konversi batubara.
“Kami sudah mendapatkan bantuan mesin pencacah komunal yang beratnya 5 ton sudah masuk dalam DAK 2023, yang kita harapkan adalah adanya proses konversi batubara secara perlahan-lahan, kalau dengan diesel membuat bising, hanya dengan cara subsatitusi ini langkah terbaik kita,” katanya.
Sementara Perwakilan pihak PLTU Koordinator Sisi Kelistrikan Diki dalam rapat tersebut menjelaskan, masalah dampak batu bara disebabkan karena kondisi abnormal, sehingga PLTU telah melakukan langkah antisipatif untuk melakukan pemeliharaan teknis.
Selain itu telah diantisipasi kondisi abnormal tersebut dengan menyiapkan peralatan cadangan, melakukan pengujian dampak batu bara, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Terkait skema konversi atau substitusi batu bara ke biomas (kayu, cangkang kulit pala, kelapa, dll), PLTU tengah melakukan pengkajian dan menyiapkan skema kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan alternatif bahan baku yang tepat yang dapat memenuhi kebutuhan listrik secara berkelanjutan,” tutur Diki.
Usai rapat tersebut, disepakati jadwal pengecekan lapangan oleh Tim Relokasi Pemerintah Daerah dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juli 2022 di lokasi PLTU Rum Kecamatan Tidore Utara. Turut hadir dalam rapat tersebut, Kadis Sosial, Kasatpol PP, Sekretaris BPKAD & Kabid Aset, Kabid SMP Diknas, Kabid Litbang, Kabid Bina Marga & Kabid Tata Ruang PUPR, Kasi Dinkes, Camat Tidore Utara, serta Lurah Rum Balibunga. (hms)