Karena ini merupakan instruksi Presiden bahwa mulai dari Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk menggunakan E-Katalog.

“Ini adalah instruksi Presiden langsung agar semua kementerian/lembaga maupun Pemerintah daerah mulai menggeser proses penganggaran yang tadinya menggunakan lelang, namun akan menjadi mudah dengan adanya transaksi e-katalog,” kata Hendrar.

Hendrar menambahkan, target nasional untuk transaksi e-katalog sebesar 30 persen dari belanja.

“Jika penggunaan e-katalog di Kota Tidore belum mencapai 30 persen, diharapkan kepada Pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi agar mencapai target nasional tersebut, karena dengan transaksi belanja menggunakan e-katalog, kita bisa melihat siapa penyedia jasa tersebut dan dari e-katalog juga bisa diketahui berapa banyak UMKM Lokal yang terlibat dalam e-katalog tersebut sehingga ini lebih transparan.” tutup Hendrar.

Dalam kunjungan kerja ini Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi bersama rombongan juga mengunjungi Kedaton Kesultanan Tidore, Makam Pahlawan Sultan Nuku dan Makam Almarhum Herman Sikumbang. (hms)