DARUBA – Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Rizky, menunjukkan komitmennya memperjuangkan kepentingan daerah dengan terlibat dalam agenda Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) yang menemui Komisi XI DPR RI, di Senayan Jakarta, 3 Februrai kemarin.
Dalam agenda tersebut, ada dua usulan penting yang disampaikan Adkasi terkait kebijakan keuangan.
Rizky dalam keterangannya mengatakan usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut menyangkut kepentingan fiskal daerah, yakni usulan kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) pada Semester II Tahun Anggaran 2026, dan usulan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), serta DBH kurang salur agar direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Menurutnya, perjuangan ini merupakan bagian dari ikhtiar politik untuk memastikan daerah, khususnya kabupaten kepulauan seperti Morotai, mendapatkan porsi anggaran yang adil dan proporsional.
“TKD dan DBH sangat menentukan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, aspirasi ini harus diperjuangkan langsung di pusat,” cetus Rizky.
Lebih lanjut dia berharap, melalui pertemuan tersebut, DPR RI dapat memberikan respons positif terhadap usulan Adkasi demi memperkuat kemandirian dan stabilitas keuangan pemerintah daerah termasuk Kabupaten Pulau Morotai. (fay)
Jangan Ketinggalan Berita Fajar Malut di Channel WhatsApp.
(tekan disini untuk bergabung)

