TERNATE – Pimpinan DPRD Kota Ternate memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi penyampaian aspirasi oleh Dewan Pimpinan Rakyat Moti (DPRM). Apresiasi tersebut diberikan atas sikap tertib dan beretika massa aksi saat menyerahkan berkas laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate, pada Rabu (30/9/2026).
Penyerahan berkas tersebut diterima langsung oleh Ketua BK DPRD Kota Ternate, Mochtar Bian. Langkah DPRM ini merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa yang sebelumnya digelar di depan Kantor Wali Kota Ternate dan Kantor DPRD Kota Ternate.
Aksi protes masyarakat Moti tersebut dipicu oleh isu pelaksanaan reses anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Ternate Selatan – Moti. Massa menduga agenda penyapan aspirasi tidak diselenggarakan di lokasi asal konstituennya di Pulau Moti, melainkan dialihkan ke kawasan Kelurahan Toboko.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im menegaskan, lembaga dewan selalu terbuka terhadap kritik maupun fungsi kontrol dari masyarakat.
“DPRD sebagai lembaga publik tentu aksi protes dan demo selalu terbuka, namun harus dilaksanakan dengan asas demokrasi. Apalagi menggugat etika anggota DPRD, massa aksi juga harus menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan etika dan asas praduga tidak bersalah,” tegas Rusdi.
Rusdi menerangkan, pelaksanaan reses diatur secara rinci sebanyak tiga kali dalam satu tahun anggaran melalui mekanisme dan prosedur yang ketat. Di Kota Ternate terdapat empat daerah pemilihan (Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate Utara, dan Pulau).
Selama dewan menjalankan reses di dalam wilayah kecamatan dapilnya, pelaksanaan tersebut sah secara prosedur dan wajib disertai pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Mengenai tuduhan pelanggaran lokasi reses, Rusdi membeberkan bahwa seluruh laporan reses tahun anggaran 2026—baik periode Januari, Mei, maupun September menjalani audit berjenjang, mulai dari internal lembaga, Inspektorat, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sejauh telaah kami, kegiatan dilakukan di dalam wilayah dapil anggota dewan. Prinsipnya kami apresiasi ada warga yang meminta atensi terhadap wilayah Kecamatan Moti agar anggota dewan turun menyerap aspirasi. Namun faktanya, kegiatan reses di Moti selama tahun anggaran 2026 tetap dilakukan, dan sejumlah aspirasi warga Moti telah diserap menjadi Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD,” jelas Rusdi.
Terkait tuntutan DPRM agar BK segera memanggil, memeriksa, serta menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran tata tertib, Pimpinan DPRD memastikan laporan pengaduan tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku secara transparan.
“Semua laporan tetap ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur, dan akan kami publikasikan ke warga hasilnya seperti apa. BK dan DPRD Ternate selalu terbuka. Kami senang ada fungsi kontrol masyarakat, ini baru top, saling awasi demi kebaikan bersama,” tutup Rusdi.*
Editor : Hasim Ilyas