“Dokumen ini juga menjadi dasar penilaian untuk memperoleh penghargaan Nirwasita Tantra (Green Leadership), yakni anugerah dari Pemerintah Pusat kepada kepala daerah yang dinilai berhasil menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,” papar Kapusdatin KLH.

Hari Wibawa jelaskan, dokumen SLHD merupakan pengembangan dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya.

Terdapat perubahan substansi, khususnya pada pendekatan analisis yang kini mencakup delapan matra, yaitu Keanekaragaman hayati; Kualitas air; Laut, pesisir, dan pantai; Kualitas udara; Lahan dan hutan; Pengelolaan sampah dan limbah, Perubahan iklim; dan Risiko bencana.

“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Malut berada di angka 79,94. Ini menjadi modal awal yang baik bagi daerah dalam pengelolaan lingkungannya,” jelas Hari.

Menutup rakor tersebut, Asisten III berujar kegiatan konsultasi ini merupakan bagian dari mekanisme partisipatif untuk memastikan validitas data, ketepatan analisis, serta kesepahaman bersama antar pemangku kepentingan.

“Melalui rakor hari ini diharapkan SLHD menjadi dokumen yang kredibel, akurat, dan representatif terhadap kondisi lingkungan hidup di Maluku Utara,” tutup Sukur Lila.

Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, diharapkan tercapai persamaan persepsi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pemenuhan data, terbangun komitmen bersama, serta terjamin ketersediaan dan kualitas data lintas sektor guna menghasilkan dokumen SLHD yang akurat, akuntabel, dan bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara.(rl)