Menurutnya, kesiapan regulasi, panitia, tahapan, hingga dukungan anggaran menjadi faktor penting agar Pilkades berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi. “Rapat ini penting sebagai forum sinkronisasi antara hasil kunjungan kerja Komisi I di desa-desa dengan langkah teknis yang harus diambil oleh DPMD. Banyak catatan lapangan yang kami temukan, mulai dari kesiapan panitia, pemahaman regulasi, hingga potensi konflik yang harus diantisipasi sejak dini,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi I juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas seluruh unsur yang terlibat, mulai dari panitia Pilkades, perangkat desa, hingga unsur pemerintah daerah. Netralitas dinilai sebagai syarat utama untuk memastikan proses Pilkades tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Komisi I menaruh perhatian pada kejelasan aturan terkait tahapan pencalonan, proses seleksi bakal calon kepala desa, serta mekanisme pengawasan selama tahapan Pilkades berlangsung. Semua hal tersebut dibahas bersama DPMD agar pelaksanaan Pilkades di Halmahera Tengah dapat berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (udy)