Selain membahas harga, rapat juga mengevaluasi mekanisme distribusi BBM bersubsidi di wilayah Halteng. Komisi II meminta Bagian Ekbang dan SDA memaparkan data kuota subsidi serta langkah-langkah pengawasan yang selama ini diterapkan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

DPRD menekankan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor produktif seperti nelayan serta petani, sehingga praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi harus dicegah.

Sebagai hasil rapat, DPRD bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, diantaranya pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen, pangkalan, dan pengecer BBM, evaluasi sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, serta mendorong penegakan sanksi terhadap pihak yang terbukti menjual BBM melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun melakukan penimbunan.

Melalui rapat tersebut, Bagian Ekbab dan SDA menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi II DPRD demi menjaga stabilitas harga BBM dan memastikan kebutuhan energi masyarakat Halmahera Tengah tetap terpenuhi dengan baik. (udy)