​TERNATE — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk segera memberikan jaminan kesehatan bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pekerja paruh waktu.
​
Desakan ini mengemuka menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD bersama Dinas Kesehatan Kota Ternate yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
​
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif mengungkapkan, perubahan status kepegawaian menjadi PPPK berdampak langsung pada hilangnya hak bantuan iuran jaminan kesehatan mereka. Akibatnya, para pegawai yang berpenghasilan rendah kini harus menanggung sendiri biaya pelayanan kesehatan.

​”Persoalan muncul setelah mereka ditetapkan sebagai PPPK berdasarkan ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hak mereka sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan justru tidak lagi diperoleh,” ujar Nurlaela.
​
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagian besar PPPK di Kota Ternate masih berada pada kelompok kesejahteraan rendah, yakni di kisaran desil dua hingga tiga. Dengan sumber pendapatan rata-rata sekitar Rp1,5 juta per bulan—tergantung tingkat pendidikan—kondisi ekonomi mereka dinilai belum memungkinkan untuk menanggung biaya kesehatan secara mandiri.

​Politisi yang akrab disapa Nella ini juga menyoroti banyaknya tenaga PPPK yang baru menyadari status kepesertaannya tidak lagi aktif saat mendadak harus mengakses layanan kesehatan di rumah sakit.
​
Di sisi lain, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate untuk pembiayaan peserta PBI sebenarnya telah berkurang. Jumlah tanggapan PBI yang sebelumnya mencapai sekitar 34.000 jiwa (kebutuhan anggaran Rp27 miliar) kini turun menjadi sekitar 24.000 jiwa (kebutuhan anggaran Rp10 miliar) karena sebagian dialihkan ke APBN dan APBD Provinsi Maluku Utara.
​
Kendati demikian, Komisi III menyayangkan belum adanya solusi konkret bagi perlindungan kesehatan kelompok PPPK dan tenaga paruh waktu. Padahal, kelompok ini sangat rentan karena berpenghasilan di bawah UMR namun kehilangan hak-hak jaminan sosial sebelumnya.
​
Sebagai langkah solutif, Komisi III merekomendasikan beberapa poin penting kepada pemerintah daerah:
​Pendataan Terdampak: Meminta Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) guna mendata jumlah PPPK dan pekerja paruh waktu yang terdampak.
​Penganggaran Premi: Memastikan pembiayaan premi BPJS Kesehatan mereka ditanggung oleh pemerintah daerah, atau dikoordinasikan dengan pemprov dan pemerintah pusat.
​
Skala Prioritas: Menilai bahwa pemenuhan hak kesehatan jauh lebih mendesak dibandingkan wacana kenaikan gaji PPPK yang hingga kini belum memiliki kepastian regulasi.

“Negara harus hadir memastikan hak kesehatan mereka tetap terpenuhi. Biaya kesehatan mahal dan kondisi ekonomi sulit, sehingga pemerintah daerah harus segera menjamin hak kesehatan mereka dan keluarganya saat sakit,” tegas Nella.*
Editor: Hasim Ilyas