SOFIFI – DPRD Maluku Utara (Malut) merasa kesal  saat kunjungan konsultasi perjuangkan tenaga honorer bersama Pemprov Malut dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diabaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Bagaimana tidak yang menerima Komisi I DPRD dan BKD hanya diutus humas Kemenpan –RB, padahal harapan besarnya untuk menyelamatkan 4.300 tenaga honorer di Malut.

“Kita menolak maksudnya mau diterima humas mau bicara apa, kita minta mininal diterima salah satu pejabat eselon I tingkat deputi, begitu supaya tau permasalahan mengenai kepegawaian, honorer maupun segala hal,” kata ketua Komisi I DPRD Malut  M. Ikbal Ruray. Oleh karena itu pada saat tersebut sampai pihaknya kembali tidak ada informasi apa-apa.

“Kemarin kita panggil lagi Kepala BKD Idrus Assagaf dan menjelaskan setelah itu mereka melakukan rapat dengan Kementrian Keuangan, Kementrian terkait dan yang diundang hanya sekda untuk membahas masalah itu,” jelasnya.

Saat ini kata politisi Golkar, pihaknya menunggu hasil rapat yang di hadiri Sekda Malut, kira-kira hasil rapatnya seperti apa terkait tenaga honorer.

“Nanti agendakan RDP dengan sekda, sebenarnya kita sudah minta tapi sekda belum datang,”  jelasnya. Rencana diegandakan ke Menpan RB akan tetapi kalau diterima seperti itu tidak mau lagi.

“Bukan soal apa besar harapan kami bertemu mininal eselon I, tapi yang diterima Humas, seakan Menpan tidak hargai daerah dan itu bukan cuman Maluku Utara, hampir semua daerah sama, kita bergiliran menunggu antrian saya sampai marah-marah dengan menghabiskan SPPD begini besar, baru diterima kaya begini, bahaya ,padahal kita mau menyampaikan dengan masalah passing grade, masalah rencana  penghapusan tenaga honor di 2023 itu kan kita bicarakan kalau humas untuk apa,” kesalnya.

Padahal jauh sebelumnya surat disampaikan dan ada respon untuk diterima barulah berangkat, kelelahan juga dari Ternate ke Jakarta berapa banyak SPPD yang dikeluarkan. “Saya sangat kecewa.” ungkpnya. (ril)