WEDA – Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan Juni tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 661 orang dari bulan sebelumnya. Pada bulan Mei tercatat jumlah DPB sebanyak 38.895 dan bulan ini (Juni) turun menjadi 38.238.
Menurut Ketua KPU Halteng, Bahri Hasbullah, penurunan yang cukup drastis ini diakibatkan oleh KPU Kabupaten Halteng mendapat transferan data dari KPU Pusat terkait dengan data ganda, data meninggal dan data tidak padan. “Data-data yang kami dapatkan dari KPU RI itu sudah diverifikasi sebagiannya dan sudah di TMSkan sekitar 661 sehingga dari bulan sebelumnya dari 38.895 itu menjadi 38.238,” ucapnya.
Bahri mengatakan, data meninggal dari KPU RI itu sebanyak 400 orang. Dari 400 itu memang sebagiannya sudah kami TMS kan. Dan dari hasil verifikasi ternyata ditemukan 4 orang masih hidup.“ Sudah kami temui yang bersangkutan dan memang yang bersangkutan itu sesuai nama dan nik itu masih hidup,” katanya.
Keempat orang itu terdapat di Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Desa Masure, Kecamatan Patani Timur, Desa Were, Kecamatan Weda dan Desa Sumbersari, Kecamatan Weda Selatan. “Dari keempat orang itu ada yang tercatat sebagai ASN Halteng,” tuturnya.
“Jadi kami akan komunikasikan dengan Dukcapil untuk dimasukkan sebagai data kependudukan,” lanjutnya.
Sementara Data Ganda sebanyak 2.463, ganda internal dan ganda eksternal.“Jadi data internal itu ganda di dalam kabupaten baik di dalam desa antar desa dan kecamatan.Eksternal itu ganda antar kabupaten maupun antar provinsi,” jelasnya.
Sementara Data Tidak Padan sebanyak 1.456 orang itu ada yang tidak padan elemen data, alamat yang tidak padan, NIK yang tidak padan dan KK yang tidak padan, tapi ada juga yang tidak padan dengan data apapun.
Bahri juga menyampaikan, data ganda itu setelah diverifikasi sebanyak 324 orang itu padan dengan DP4 tahun 2019, kemudian 331 orang padan dengan DP44 tahun 2019 tapi elemen data tidak sesuai. Kemudian sebanyak 46 orang padan dengan DP4 tapi beda alamat. “Yang 775 orang ini yang tidak ditemukan di data baik di DP4, data siap, data BPS tidak ditemukan di data apapun tidak ditemukan,” akunya.
Dijelaskannya, data 775 orang itu pihaknya beberapa waktu lalu sudah diagendakan turun lakukan verifikasi faktual di tingkat desa, tapi terkendala dengan anggaran. (udy)