Fikram Guraci

Anggota SMI Cabang Ternate dan Study Club Jejak Langkah

• 3.304 Masyarakat Morotai Pilih Pindah Domisili

Morotai dengan lajunya pembangunan infrastruktur fisik, tentu akan berbeda dengan kabupaten/kota lain yang ada di Maluku Utara. Meski banyaknya pembangunan, tampaknya tidak dibarengi dengan peningkatan perputaran ekonomi masyarakatnya, yang berdampak pada penghasilan dan pendapatan mereka. Termasuk minimnya lapangan pekerjaan sampai naiknya harga barang, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya fluktuasi stabilitas ekonomi masyarakat.

Sementara pemerintah daerah lebih memperioritaskan pembangunan infrastruktur dan mengabaikan pembangunan ekonomi yang efisien bagi masyarakat. Padahal Morotai menjadi salah satu kabupaten di Maluku Utara, dengan pembangunan infrastruktur yang cukup maju. Dengan sumber anggaran yang dipakai mengunakan APBD dan pinjaman dana PEN yang nominalnya mencapai milyaran rupiah. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai program kepentingan Nasional dan Daerah tentang Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri dan Zona Parawisata. Dan Morotai menjadi salah satunya daerah di Maluku Utara yang dapat itu. Selain itu setiap pembangunan baik Rumah Sakit, rumah layak huni dan pasar serta fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat harus bersekala nasional.

Maka dari itu, barometer kemajuan kabupaten Pulau Morotai hanya cukup dilihat dari Infrastruktur fisik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun dari segi kemajuan ekonomi masyarakat masih sangat terbatas, tertinggal dan cukup disayangkan, karena kurangnya perhatian khusus yang perlu diutamakan dari pemerintah sehingga masyarakat terkena dampak dari krisis ekonomi berkepanjangan. Hal ini menyebabkan masyarakat memilih untuk pindah domisili demi mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Meski diketahui bersama bahwa, akhir-akhir ini Maluku Utara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia bahkan dunia sampai 27%, akan tetap masih mengoleksi penduduk miskin pada sejumlah kabupaten/kota. Bahkan hal ini seharusnya bagi Pemda Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan antisipasi apalagi Pulau Morotai termasuk sebagai wilayah strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga ada solusi keluar dalam permasalahan ekonomi.

Persoalan perpindahan penduduk karena ekonomi, ini juga bisa kita lihat pada pemberitaan sejumlah media, dimana banyak warga Morotai yang keluar cari pekerjaan di daerah lain. Menurut informasi yang di terima sepanjang tahun 2022, ribuan warga Morotai yang terpaksa keluar daerah mencari pekerjaan. Informasi ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), ketika diwawancarai. “Ada yang (cari pekerjaan) ke Papua Nugini, dimana selama tahun 2022 kemarin tercatat sekitar 4 orang. Tapi rata-rata ke PT IWIP yang banyak 2022, suda 1.000, orang,” katanya.

Meskipun begitu Dinas Nakertrans mencatat, jumlah penduduk berdasarkan data rekapan warga yang membuat kartu kuning sebanyak 3.304, dari tahun 2017, sampai 2022, ditambah lagi dengan 2023, mencapai 100 orang.

Hal ini disebabkan oleh, minimnya lapangan pekerjaan dan juga dampak dari kenaikan harga BBM, yang menjadi poin dasar terjadinya degradasi penurunan perputaran perekonomian masyarakat.

Kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut pernah dilakukan, terkait dengan pengadaan 200, unit Bentor di beberapa tahun lalu. Akan tetapi kebijakan itu justru jadi masalah tambahan dan bukan solusi bagi kesejahteraan rakyat Karena realita bahwa jumlah bentor di Morotai yang jumlahnya tidak sedikit, tapi pengaruhnya tidak cukup maksimal pada pendapatan sopir bentor setiap harinya. Dan sampai saat ini, pemerintah masih memberlakukan kebijakan tersebut, meski sempat ditahan untuk sementara waktu karena banyak tenaga kerja yang jarang bahkan tidak melakukan setoran akibat sulitnya mencari penumpang.

Selain itu, kenaikan harga BBM dan barang-barang menciptakan daya tawar harga komoditas kopra makin hari melemah. Sebab harga komoditas kopra di Morotai terbilang rendah kisaran 6.000, sampai 6.500 per kilogram. Sehingga pemanfaatan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat sulit. Hal ini lah, yang memicu banyak masyarakat yang mengambil langkah untuk mencari pekerjaan diluar daerah.

Oleh karena itu, harus ada kesadaran dari pemerintah daerah kabupaten Pulau Morotai, dengan menyerap setiap keluhan masyarakat serta dapar mencari solusi yang harus dilakukan. Sebab langkah yang diambil Pemda juga akan berpengaruh pada Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, terutama penyediaan lapangan pekerjaan. Karena penguatan ekonomi masyarakat jadi kuncinya, bukan infrastruktur yang harus memakai anggaran dari dana PEN.

Menurut hemat saya, pemerintah terlalu melebih-lebihkan pembangunan infrastruktur sampai lupa dengan adanya kebutuhan masyarakat, sehingga berbagai macam masalah pun menyulitkan. Jangan disalahkan, suatu saat nanti masyarakat tidak lagi turut terlibat dalam partisipasi dalam pemungutan suara di pemilu karena tidak lagi percaya lagi dengan pemerintah. Apalagi saat ini kita telah masuk dalam tahun politik menuju Pemilu 2024.

Padahal, Morotai memiliki segalanya mulai dari sektor parawisata sampai sumber daya alam dan semua itu tinggal dijaga untuk generasi kedepannya.

Menciptakan lapangan pekerjaan merupakan salah satu tugas pokok bagi pemerintah untuk membebaskan masyarakat dari pengangguran dan keterpurukan ekonomi, namun bukan berarti harus menerima investasi asing ataupun perusahaan tambang, seperti di beberapa daerah yang ada di Maluku Utara salah satunya di Halmahera Tengah dengan PT IWIP. Karena itu juga bukan solusi, sebab Halteng juga mencetak angka kemiskinan yang begitu besar bagi masyarakat lingkar Tambang, selain itu tamabang juga merusak ekologi dan eksploitasi hutan yang membuat hutan Halmahera tidak lagi hijau, sehingga pemerintah daerah mestinya membatasi dan mengantisipasi sebelum itu terjadi.

Tapi alternatif yang di maksud adalah pekerjaan yang sesuai dengan kultur dan budaya yang ada di Morotai. Selain itu, solusi lain yang kami tawrakna agar Pemda dapat mengintervensi agar pmerintah pusat bisa menurunkan harga BBM dan dapat menaikan harga kopra, agar masyarakat bisa leluasa memenuhi kebutuhan mereka.(*)