Selain model asesmen pimpinan OPD yang disoroti, Ramli juga mengusulkan agar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat melakukan rekstruktuisasi kelembagaan OPD, dari 40 menjadi 20. Hal ini bertujuan agar tidak terlalu menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bertumpuk pada biaya operasional kantor.

“Kekuatan APBD Kota Tidore setelah dibuka biaya TKD yang dipangkas, nilainya kurang lebih masih Rp 700 Miliar, angka ini harus dikelola menjadi peluang untuk digenjot oleh pimpinan OPD dari berbagai sektor,” tandasnya.

Ia pun menyebut, kalau Kota Tidore yang memiliki 6.000 pegawai beserta aset daerah yang nilainya 3 Triliun harusnya dapat dimanfaatkan menjadi peluang. Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kota Tidore untuk menghidupkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai dari tingkat Kelurahan sampai pada tingkat OPD terkait.

“PAD rill Kota Tidore hanya 20 Miliar dari 70 Miliar, artinya sisa PAD ini bersumber dari BLUD RSUD Tidore. Kenapa kita tidak meluaskan BLUD itu pada sektor sektor lain, seperti perikanan maupun pertanian yang berpeluang untuk mendapatkan uang,” tambahnya.

Sekedar diketahui APBD Kota Tidore Kepulauan di Tahun 2025 sebanyak 1,1 Triliun. Namun karena adanya pemangkasan dana TKD dari pemerintah Pusat senilai Rp 300,6 Miliar, sehingga proyeksi APBD Kota Tidore pada tahun 2026 turun menjadi Rp 797,1 Miliar. (ute)